Penyebab utama dari lambatnya pembangunan ekonomi di Indramayu adalah ketergantungan yang terlampau tinggi pada sektor primer, yaitu pertanian tradisional dan perikanan tangkap. Struktur ekonomi yang bertumpu pada komoditas mentah ini membuat laju pertumbuhan daerah cenderung stagnan dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Barat yang sudah bertransformasi ke arah industri manufaktur dan jasa modern. Ketika daerah lain melaju cepat dengan kawasan industri yang padat karya, Indramayu masih bergelut dengan fluktuasi pendapatan musiman, ancaman gagal panen akibat cuaca ekstrem, serta harga komoditas pertanian yang sering kali tidak stabil di pasar.
Faktor struktural lain yang memperparah kemiskinan di Indramayu adalah ketimpangan penguasaan aset produksi yang sangat mencolok. Meskipun daerah ini menghasilkan jutaan ton beras dan ikan setiap tahunnya, mayoritas masyarakat lokal tidak menikmati hasil tersebut secara berkeadilan karena hanya bekerja sebagai buruh tani tanpa kepemilikan lahan atau buruh nelayan harian. Lahan-lahan pertanian skala besar serta armada kapal perikanan modern cenderung dikuasai oleh segelintir elite atau pengusaha bermodal besar. Akibatnya, perputaran uang terbesar dari kekayaan alam Indramayu mengalir ke luar wilayah atau hanya berputar di lingkaran kecil, sementara masyarakat bawah tetap terjebak di bawah garis kemiskinan.
Kondisi tersebut diperberat oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterbatasan akses pendidikan formal di tingkat perdesaan. Banyak anak muda di Indramayu yang terpaksa putus sekolah demi membantu perekonomian keluarga, yang pada akhirnya membatasi peluang mereka untuk masuk ke sektor lapangan kerja formal yang berupah layak. Minimnya lapangan pekerjaan industri di dalam daerah memicu gelombang urbanisasi yang masif, bahkan menjadikan Indramayu sebagai salah satu wilayah penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI/TKI) terbesar di tingkat nasional. Menjadi buruh migran sering kali dilihat sebagai satu-satunya jalan pintas untuk keluar dari jerat kemiskinan di kampung halaman.
Untuk mengatasi ketertinggalan ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dituntut untuk melakukan transformasi ekonomi yang fundamental dan tidak lagi sekadar mengandalkan sektor agraria tradisional. Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang, peningkatan kualitas pendidikan vokasi, serta pembukaan keran investasi industri pengolahan (hilirisasi) produk pertanian dan perikanan menjadi kunci penting. Hanya melalui pemerataan penguasaan aset secara adil serta diversifikasi ekonomi yang inklusif, Indramayu dapat mempercepat roda pembangunannya dan melepaskan label sebagai daerah termiskin di Jawa Barat.